Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank 9 Jambi, Jumat (24/02/23).
Dalam rapat itu, dewan menanyakan perihal alat rekam pajak (Tapping Box) yang dalam pelaksanaannya dirasa kurang maksimal.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun.
“Sebelumnya kami sudah menggelar pertemuan juga dengan BPPRD Kota Jambi mengenai masalah ini. Kami menemukan ada 45 alat rekam pajak yang bermasalah atau tidak berfungsi. Kita minta ini dengan vendor untuk difungsikan,” kata Junedi saat dihubungi, Senin (27/02/23).
Kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil vendor untuk meminta penjelasan masalah itu.
“Kenapa 45 alat ini tidak berfungsi tapi dibiarkan, termasuk KFC di Mall WTC. Ini tanggung jawab vendor. Karena Bank 9 Jambi membayar Rp400 ribu per bulan kepada vendor. Ini mau kita cari, ada apa?,” katanya.
Pihaknya juga menyoroti restoran atau tempat sarapan pagi yang ramai pengunjung, tapi belum dipasang alat perekam pajak.
“Bukan hanya vendor, tapi dari 45 usaha yang alat rekam pajaknya rusak tapi tidak ada perbaikan, sepuluhnya nanti bakal kita panggil sebagai sampel, kita minta keterangannya. Kenapa itu dibiarin. Sehingga kita tahu letak salahnya di mana,” jelasnya.
Menurut dia itu, saat ini ada 249 alat perekam pajak yang sudah terpasang. Dari jumlah itu, 45 dalam keadaan tidak berfungsi, karena ada masalah. “Ada ready 20 alat rekam pajak lagi mau dipasang tahun ini,” ujarnya.
Kata dia, dari 249 alat yang sudah terpasang itu, dia meminta diadakan evaluasi. Titik mana yang perolehannya tidak efisien dan optimal, untuk dialihkan ke tempat lain yang dirasa lebih ramai.
“Inikan Rp400 per bulan di setor Bank 9 Jambi ke vendor. Kalau perolehannya sebulan Rp500 ribu sampai Rp800 ribu, tentu ini tidak efisien. Makanya kita minta dialihkan saja. Nanti kita bahas juga batasan perolehannya berapa, supaya seimbang,” jelasnya.
0 Response to "Komisi II DPRD Kota Jambi Gelar RDP Dengan Bank Jambi"
Posting Komentar